Kadang bingung dengan Indonesia ini. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan negara maju lainnya, mungkin kita lah yang memiliki jumlah partai melimpah. Padahal kalau dilihat secara visi, misi dan ideologi kurang lebih sama semua, tapi apa yang menyebabkan begitu banyak partai.
Mungkin, dan sepertinya sih bukan mungkin, kalau dilihat dari siapa petinggi partai-partai itu yaa kurang lebih adalah barisan sakit hati yang ketika di partai sebelumnya tidak dianggap kemudian mengumpulkan orang-orang yang senasib sepenanggungan kemudian mendirikan partai. Ada yang awalnya hanya mengatakan kalau mereka tidak akan menjadi partai tetapi hanya menjadi sebuah lembaga masyarakat. Yaah kemudian jadi deh, ga perlu sebut merk.
Kekuasaan yang menjadi incaran setiap personal di tiap-tiap pengurus partai. Wajar saja di Indonesia ini peluang mempertebal uang saku lewat pemerintahan itu sangat sangat mudah. Jumlah dewan yang katanya terhormat itu terjerat kasus korupsi saja besar. Bahkan juga jumlah kepala daerah (bisa dilihat di situs resmi KPK). Contohnya baru-baru ini, Gubernur Riau. Jadi kalau kita lihat mulai banyak sekarang yang menginginkan kekuasaan bagaimanapun caranya ya maklumin saja.
Kadang aku heran juga, ketika kampanye mereka dengan berapi-api akan menyuarakan suara rakyat, akan memperjuangkannya. Kemudian setelah terpilih malah tidak mendengarkan suara rakyat. Lebih seringnya sih mencari cara untuk mendatangkan kembali dana yang mereka keluarkan saat kampanye. Mungkin alasan inilah yang membuat koalisi merah-putih gencar bersemangat tanpa ragu-ragu untuk menjadikan pilkada lewat DPRD.
Bulan ini Indonesia memang menghadapi dinamika politik yang ekstrim. Bagaimana tidak, baru saja kita selesai dengan pertunjukan Pilpres yang dibawa ke ranah MK, kita dihadapkan kembali dengan pencabutan hak untuk memilih kepala daerah sendiri. Padahal seharusnya sih memang masyarakat yang memilih kepala daerah nya karena mereka lah yang nantinya bertanggung jawab dengan rakyat dan yang paling dekat dengan rakyat.
Alasan-alasan yang ditunjukan oleh koalisi merah-putih terkait penghapusan pilkada langsung ini pun semakin menguatkan pandanganku terkait sistem pemerintahan Indonesia. Mereka (partai-partai) hanya mau mendapatkan kekuasaan. Bagaimanapun caranya. Kalau aku lihat sih dari data-data KPU nasional, 98% dikuasai oleh KMP. Hanya Bali dan Aceh yang tidak. Dari sini sudah kelihatan jika pilkada lewat DPRD yaa tentu saja bisa dikatakan KMP lah pemerintah Indonesia yang sebenarnya bukan Jokowi-JK yang adalah presiden terpilih.
Jadi kemudian, apakah nanti benar-benar para dewan terhormat itu kemudian mewakili rakyat atau mewakili suara partai? Akupun setengah setuju dengan salah satu kicauan temanku di twitter "kenapa baru sekarang kalian bersuara, salah kalian sendiri kenapa memilih calon itu saat pileg" - kurang lebih seperti itu kata-katanya kalau dirangkum. Nah, kenapa aku bilang setengah setuju? Yang pertama iya kita terhipnotis dengan perjanjiannya saat kampanye, tapi kita tidak sadar dia adalah elit partai. Kedua, iya dia adalah elit namun dia sebenarnya benar-benar mewakili rakyat tetapi dihalangi oleh aturan partai.
Sekarang ketika kemarin aku menonton sidang untuk memutuskan hasil drama panjang menetapkan pilkada langsung atau tidak, dari fraksi Kuning Beringin, ada 11 orang yang tidak mewakili suara partai karena mereka memilih opsi pilkada langsung, dan saat menonton TV muncul berita bahwa 11 orang tersebut dihukum karena melawan keputusan partai.
See...... Ini semua karena partai. Mereka 'wajib' mewakili suara partai. Jika memang mereka mewakili rakyat, harusnya ketika keputusan partai ingin bertolak belakang dengan yang masyarakat banyak inginkan ya mereka yang duduk di dewan kan katanya mewakili rakyat jadi harus berani dong.
Kalian mewakili rakyat atau partai ? Aku semakin berpendapat karena godaan kekuasaan lah maka partai-partai mulai mencari cara apapun untuk mendapatkannya. ShameOnYouParTAI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar